Polemik tambang di Raja Ampat kembali memanas, kali ini dengan pernyataan mengejutkan dari Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. Dalam sebuah pernyataan publik, Bahlil menyatakan bahwa ia menduga ada campur tangan asing di balik kontroversi yang terus menyelimuti aktivitas pertambangan di kawasan berstatus surga biodiversitas dunia itu.
Pernyataan ini sontak menjadi perhatian publik, karena mengindikasikan bahwa tarik menarik kepentingan dalam kasus tambang Raja Ampat bukan hanya melibatkan aktor dalam negeri, tetapi juga kekuatan dari luar negeri yang mencoba memengaruhi arah kebijakan nasional.
Bahlil: Jangan Asing yang Atur Masa Depan Kita
Dalam konferensi pers terbaru, Bahlil menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh membiarkan pihak asing mendikte arah pengelolaan sumber daya alam, terlebih di wilayah strategis dan sensitif seperti Papua Barat.
“Saya tidak ingin negeri ini diatur oleh orang luar, yang pura-pura peduli pada lingkungan, tapi punya kepentingan ekonomi terselubung,” ujar Bahlil dengan nada tegas.
Bahlil menyoroti adanya gelombang tekanan dari lembaga internasional dan LSM asing yang, menurutnya, terkesan selektif dalam menyuarakan isu lingkungan. Ia mempertanyakan mengapa hanya tambang-tambang tertentu yang dipermasalahkan, sementara aktivitas korporasi asing di wilayah lain justru luput dari kritik.
Tambang Raja Ampat: Antara Ekonomi dan Ekologi
Raja Ampat selama ini dikenal sebagai destinasi wisata kelas dunia dan kawasan konservasi laut yang dilindungi. Namun, potensi kandungan nikel dan mineral lainnya di bawah permukaannya juga membuat wilayah ini jadi incaran sektor industri pertambangan.
Kementerian Investasi sendiri sebelumnya mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk beberapa perusahaan, namun kemudian mencabutnya di tengah tekanan publik. Munculnya gugatan hukum atas pencabutan itu kini membuka babak baru yang memunculkan dugaan intervensi non-domestik.
Menurut Bahlil, kebijakan pemerintah harus tetap berlandaskan kepentingan nasional, bukan tekanan dari kekuatan luar.
Respons Beragam dari Publik dan Pengamat
Pernyataan Bahlil langsung menuai beragam reaksi. Sebagian publik mendukung sikap tegas tersebut sebagai bentuk pembelaan terhadap kedaulatan Indonesia dalam mengelola kekayaan alamnya. Namun, tak sedikit pula yang menilai bahwa isu “intervensi asing” bisa menjadi bumerang jika tidak disertai bukti konkret.
Pengamat geopolitik menilai bahwa keterlibatan asing dalam isu lingkungan memang kerap terjadi, terutama di kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi. Namun, hal ini juga harus diimbangi dengan transparansi pemerintah dalam menerbitkan izin tambang dan memastikan tidak terjadi kerusakan lingkungan yang merugikan rakyat lokal.
Menjaga Keseimbangan Kepentingan
Dugaan intervensi asing dalam konflik tambang Raja Ampat menambah kompleksitas isu ini. Di satu sisi, Indonesia perlu menjaga kedaulatan dan haknya atas pengelolaan sumber daya. Di sisi lain, perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem Raja Ampat juga tak boleh dikompromikan.
Pernyataan Bahlil menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin tunduk pada tekanan luar, tetapi tantangannya kini adalah bagaimana membuktikan bahwa pengelolaan tambang dilakukan secara bertanggung jawab, adil, dan benar-benar untuk kepentingan rakyat—bukan hanya elit ekonomi, baik lokal maupun asing.
