Politikus Gerindra Fadli Zon kembali menjadi sorotan setelah pernyataan dan tulisan terbarunya mengenai sejarah Indonesia memicu perdebatan publik. Dalam beberapa unggahan media sosial dan artikel opininya, Fadli menyinggung sejumlah peristiwa sejarah kemerdekaan hingga masa awal pemerintahan Indonesia, yang dinilai oleh sebagian pihak sebagai bentuk “penulisan ulang sejarah” versi dirinya.
Merespons hal ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan tegas meminta Fadli Zon untuk berhenti memelintir atau mengubah narasi sejarah Republik Indonesia karena hal tersebut dinilai dapat melukai banyak pihak, terutama mereka yang keluarganya terlibat dalam perjuangan kemerdekaan.
PDIP: Sejarah Bukan untuk Dipelintir Sesuai Kepentingan
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menekankan bahwa sejarah Indonesia adalah hasil perjuangan panjang yang penuh pengorbanan dan tidak boleh diputarbalikkan sesuai kepentingan atau tafsir pribadi siapa pun.
“Sejarah adalah bagian dari harga diri bangsa. Penulisan ulang dengan narasi yang keliru akan melukai banyak pihak, termasuk keluarga pejuang, veteran, dan rakyat Indonesia yang menghargai jasa para pendiri bangsa,” tegas Hasto.
PDIP juga mengingatkan bahwa perbedaan pendapat dalam demokrasi memang hal wajar, namun jika berkaitan dengan sejarah nasional, narasi yang dibangun harus berdasarkan fakta dan kajian ilmiah, bukan untuk kepentingan politik tertentu.
Kontroversi Tulisan Fadli Zon
Fadli Zon dikenal sering mengangkat narasi sejarah dalam pandangan politiknya, termasuk mengkritisi kebijakan pemerintah dan tokoh-tokoh sejarah tertentu. Namun, beberapa poin dalam tulisannya terkait tokoh dan momen sejarah tertentu dianggap memotong konteks dan mengabaikan data sejarah yang sudah menjadi kesepakatan nasional.
Beberapa pihak juga menilai narasi Fadli Zon dapat memicu polarisasi dan membuka luka lama dalam sejarah Indonesia, terutama menjelang masa-masa politik penting di tanah air.
Perlu Literasi Sejarah yang Sehat
PDIP menyerukan pentingnya literasi sejarah yang sehat kepada publik, terutama generasi muda, agar mereka memahami sejarah Indonesia secara utuh dan objektif. Hasto juga mendorong diskusi sejarah dilakukan dalam ruang akademik dan ilmiah dengan pendekatan data serta sumber terpercaya, bukan sekadar untuk menaikkan popularitas politik.
“Bangsa ini bisa maju jika sejarahnya dipelajari dengan baik dan menjadi pijakan untuk masa depan, bukan dijadikan alat untuk kepentingan jangka pendek,” tambah Hasto.
Sejarah Adalah Pijakan Bangsa
Perdebatan antara narasi Fadli Zon dan respons tegas PDIP menjadi pengingat bahwa sejarah Indonesia adalah milik bersama dan harus dijaga objektivitasnya. Penulisan sejarah tidak hanya soal catatan masa lalu, tetapi juga menjadi pijakan arah bangsa ke depan.
PDIP menegaskan akan terus menjaga narasi sejarah Indonesia sesuai fakta agar generasi penerus dapat belajar dengan benar dan menghargai perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan segalanya untuk kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.
