Dunia politik Tanah Air kembali digemparkan dengan kabar bahwa Eko Patrio dan Uya Kuya, dua figur publik yang duduk sebagai anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN), resmi dinonaktifkan dari jabatannya. Keputusan ini diumumkan setelah adanya desakan kuat dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang menilai keduanya telah melanggar aturan etika sebagai wakil rakyat.
Langkah ini menjadi sorotan karena baik Eko maupun Uya dikenal sebagai tokoh publik dengan latar belakang dunia hiburan sebelum terjun ke politik. Kini, kiprah mereka di Senayan harus terhenti sementara akibat dinamika internal partai dan desakan lembaga etik DPR.
Alasan Penonaktifan
Menurut keterangan resmi, penonaktifan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kinerja dan dugaan pelanggaran etik yang menyeret nama keduanya. Meski tidak dijabarkan secara detail, MKD menegaskan bahwa setiap anggota dewan wajib menjaga integritas serta mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.
PAN sebagai partai pengusung juga menyatakan akan menghormati proses yang sedang berjalan. “Kami akan menindaklanjuti rekomendasi MKD sesuai mekanisme partai dan aturan perundangan yang berlaku,” ujar salah satu petinggi PAN.
Dampak Politik di Internal PAN
Penonaktifan Eko Patrio dan Uya Kuya tentu berdampak pada peta politik internal PAN. Keduanya dikenal memiliki pengaruh cukup besar, baik di kalangan konstituen maupun publik luas. Dengan status nonaktif, muncul pertanyaan mengenai siapa yang akan mengisi kekosongan kursi DPR jika nantinya terjadi pergantian antarwaktu (PAW).
Langkah ini juga dianggap sebagai ujian bagi PAN dalam menunjukkan keseriusan partai menjaga citra dan kualitas kadernya di parlemen.
Respon Publik dan Pengamat
Keputusan ini menimbulkan pro dan kontra. Sebagian masyarakat menilai langkah penonaktifan sudah tepat demi menjaga martabat DPR. Namun, ada pula yang beranggapan bahwa partai sebaiknya lebih transparan dalam menjelaskan alasan rinci di balik sanksi tersebut agar publik tidak berspekulasi.
Pengamat politik menilai kasus ini akan menjadi pembelajaran penting bagi partai politik lain. “Penonaktifan Eko Patrio dan Uya Kuya menegaskan bahwa popularitas tidak bisa menjadi jaminan untuk duduk di parlemen tanpa disertai integritas,” ujar salah satu analis politik.
Dengan dinonaktifkannya Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI, publik kini menunggu langkah lanjutan PAN serta sikap resmi kedua tokoh tersebut. Keputusan ini menjadi bukti bahwa lembaga legislatif berusaha memperbaiki citra dan menjaga kehormatan di mata rakyat.
Apapun yang terjadi selanjutnya, kasus ini akan tercatat sebagai salah satu momen penting dalam perjalanan politik dua selebriti yang sempat mewarnai panggung Senayan.
